KAWAN KAMI

Menimbang Pendamping Jokowi Pada Pilpres 2014

 Pencalonan resmi Gubernur DKI Joko Widodo sebagai Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tentu menggembirakan pendukungnya, namun kegembiraan itu tidak hadir secara utuh. Bersamaan dengan kegembiraan itu beredar respon tidak sehat yang menyasar pribadi Joko Widodo dan partainya. Jokowi, begitu sapaan akrabnya, bukanlah sosok yang lahir dari dinasti politik tertentu, tidak pula dari keluarga bangsawan. Ia hadir dengan kesederhanaan di tengah-tengah kota metropolitan yang terkesan glamor. Kesederhanan itu tercermin melalui sejumlah kebijakannya yang fokus pada kemiskinan dan pendidikan, serta kemampuannya bersikap gamblang mereformasi sikap lamban birokrasi, membuat Jokowi memenangkan hati rakyat Jakarta bahkan rakyat Indonesia. Namun, untuk meraih kursi presiden 2014, jangan berfikir jalan lapang sudah terbentang, belum tentu semudah saat SBY meraih kursi presiden 2009 lalu. Jokowi harus tetap waspada. Untungnya, Jokowi merupakan kandidat yang paling diperhitungkan bisa memenangkan pilpres tahun ini. Sejumlah jajak pendapat menempatkan Jokowi pada urutan teratas, dengan posisi kedua ditempati oleh Prabowo Subianto, mantan komandan Pasukan Khusus, dengan perbedaan jarak yang cukup jauh.

Hal yang selanjutnya menjadi pertanyaan yaitu siapa sosok yang tepat sebagai pendamping Jokowi di 2014. Pertanyaan seperti itu terus bergulir akhir-akhir ini. Sebuah pendapat mengatakan, Jokowi perlu didampingi sosok dengan latar belakang militer untuk melengkapi sisi "lunak" nya. Ada juga yang mengatakan, Jokowi perlu didampingi sosok dari Timur atau Barat Indonesia untuk menciptakan keseimbangan Jawa dan non-Jawa. Namun ada juga pendapat yang mengatakan, Jokowi perlu didampingi sosok yang memiliki koneksi luas di pelataran politik nasional, atau sosok dengan dengan pengalaman ekonomi yang kuat.

Dengan tetap mempertimbangkan sejumlah kemungkinan, menurut hemat saya, Menko Perekonomian saat ini, Hatta Radjasa, bisa dipertimbangkan sebagai sosok yang tepat dampingi Jokowi sebagai cawapres. Memang, posisi Hatta sebagai besan Presiden SBY bisa mempengaruhi tingkat popularitasnya. Masyarakat pasti akan mengkaitkan posisi Hatta dan SBY sebagai petinggi Partai Demokrat yang saat ini kian kehilangan daya tarik akibat berbagai kasus korupsi yang membelit elite mereka. Namun, setidaknya masih ada tiga alasan yang menjadi dasar argumen bahwa Hatta adalah pilihan terbaik untuk mendampingi Jokowi pada pilpres 2014 ini.

Pertama, yaitu berkaitan dengan kelangsungan pemerintahan. Pemerintahan baru kelak jelas perlu melakukan perubahan mendasar terhadap kebijakan utamanya – terutama kebijakan neoliberal dari pemerintahan sebelumya. Namun kesinambungan kebijakan dan tata kelola akan menciptakan kepastian sosial-politik juga stabilitas ekonomi. Perubahan mendasar jelas sebuah keharusan. Namun perubahan itu haruslah bertahap, tidak serta-merta, tidak radikal. Dengan perubahan bertahap dan kondisi lingkungan yang stabil, pada gilirannya akan menopang secara kokoh perekomomian Indonesia yang saat ini masih babak belur karena melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap US dolar dan masih rentan terhadap defisit neraca berjalan. Selain itu, perubahan bertahap diharapkan dapat memberikan stabilitas sosial politik. Presiden baru dapat menentukan skala prioritas agenda pemerintahannya tanpa harus menguras tenaga memadamkan ketidakstabilan yang mungkin terjadi setelah pemilihan presiden. Setiap ketidakstabilan sosial politik dan ekonomi yang terjadi di awal kepemimpinan tentunya akan membebani sang presiden terpilih. Di sinilah makna keberadaan posisi Hatta sebagai pendamping Jokowi. Sebagai Menko Perekonomian, Hatta telah dipercaya menopang perekonomian Indonesia setelah bencana ekonomi global pada tahun 2008. Hatta juga dinilai mampu memastikan bahwa pemerintah Indonesia tetap sebagai pemilik utama di berbagai perusahaan yang berhubungan dengan energi.

Alasan kedua, berkaitan dengan kebutuhan untuk mereformasi birokrasi secara nasional. Masyarakat memuji kesungguhan Jokowi mereformasi birokrasi Pemprov DKI Jakarta, sejak ia pertama kali berkantor di sana. Sebagai presiden kelak, Jokowi perlu memperluas usahanya melakukan reformasi birokrasi di semua tingkatan secara nasional. Di sinilah peranan Hatta. Ia dapat memberikan wawasan dan pandangan agar sebuah kebijakan tak populer mereformasi birokrasi ini berlangsung tanpa penolakan berarti.

Alasan ketiga, sebagai Cawapres pendamping Jokowi, kehadiran Hatta juga akan memungkinkan keduanya memperluas basis massa, dan meningkatkan daya tarik kampanye. Menurut kebiasaan, Presiden Indonesia adalah orang Jawa, namun pada saat bersamaan juga tumbuh kecenderungan untuk mendampingkannya dengan Wakil Presiden yang merepresentasikan kebhinekaan Indonesia. Di atas kertas, Jokowi adalah Capres yang paling diperhitungkan dapat meraih kursi Presiden 2014, namun kemenangan belum bisa dipastikan. Hatta, sosok asal Sumatera, bisa membantu Jokowi meraih suara pemilih dari Sumatera, mengingat Sumatera berpenduduk terbanyak setelah Jawa. Selain itu, PAN sebagai basis partai Hatta, memiliki hubungan yang kuat dengan organisasi Muhammadiyah yang berpengaruh. Melalui sosok Hatta, pemilih Muslim bisa lebih tertarik menyalurkan suaranya kepada pasangan Jokowi-Hatta. Sebuah kemenangan mulus akan memberikan Jokowi mandat yang jelas untuk memerintah, sehingga dia akan dengan mudah melaksanakan agenda kebijakannya.

Namun, argumen ini sangat tergantung pada capaian kinerja PAN dalam pemilu mendatang. Meski PDIP diharapkan mampu meraup jumlah suara siginifikan pada pemilu legislatif ini, namun diperkirakan tidak akan meraih 50 persen lebih kursi di parlemen. Oleh karena itu, sebuah aliansi yang kuat antara PDIP dengan PAN akan lebih menjamin adanya dukungan legislatif terhadap eksekutif kelak. (*)

(* Penulis Adalah Alumni Lemhannas PPRA 49 tahun 2013)