KAWAN KAMI

Pendekatan Dua Arah Jokowi Dalam Mengelola Risiko Banjir

Diaz Hendropriyono
7 April 2014
Jurnal Satu

Urusan banjir bukanlah hal baru bagi Jakarta. Setidaknya sejak awal abad ke-17, banjir sudah menjadi bagian dari Jakarta. Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda sudah merancang berbagai cara untuk mengatasi banjir, seperti membangun kanal, waduk, daerah resapan air, dan sebagainya. Namun, banjir tetap terjadi. Saat ini pemprov DKI masih harus berhadapan dengan masalah yang sama, namun dengan dampak sosial-ekonomi yang lebih tinggi. Menurut taksiran KADIN, masalah banjir tahun 2013 telah menyebabkan berbagai bentuk kerugian sekitar Rp 20 triliun. Angka ini meningkat Rp 5 triliun dari taksiran Bappenas tujuh tahun lalu, belum termasuk korban tewas sebanyak 41 jiwa serta ratusan hingga ribuan warga lainnya mengungsi dan kehilangan tempat tinggal.

Literatur baku penanggulangan banjir menyodorkan dua pendekatan berbeda, yaitu struktural dan non-struktural. Sayangnya, kedua pendekatan ini tidak selalu diterapkan dalam sebuah kebijakan yang terpadu, cenderung parsial. Pendekatan struktural mendasarkan kepada fakta bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia mempunyai kemampuan mengendalikan dan merekayasa debit air yang melimpah agar tidak berubah menjadi banjir. Pendekatan struktural yang cenderung kepada pembangunan fisik ini lebih fokus kepada mengembangkan mekanisme pencegahan dan pengendalian banjir, yang diwujudkan melalui pembangunan bendungan, tanggul, kanal, waduk, memperluas daerah resapan air, dan upaya manual lainnya. Pendekatan struktural ini hanya solusi temporar, jangka pendek, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat tanggul. Namun dalam jangka panjang mereka tetap akan menerima dampak yang lebih besar sebagai akibat dari kehadiran banjir yang dari waktu ke waktu terus meningkat. Singkat kata, tidak ada satupun dari upaya-upaya di atas yang betul-betul menjamin masyarakat di kawasan tersebut terbebas dari masalah banjir dan dampak ikutan yang menyertainya.

Oleh karena itu, selain pendekatan struktural, juga diperlukan pendekatan non-struktural yang lebih manusiawi. Dalam arti, mengatasi banjir dan mengelola dampak ikutannya perlu dikaitkan dengan memahami perilaku manusia serta merombak kawasan hunian kumuh di daerah rawan banjir menjadi kawasan yang mendukung pencegahan banjir. Adalah Gilbert White, cendekiawan Amerika, yang mempelopori pendekatan non-struktural ini. Menurut White, perilaku manusia harus sesuai dengan upaya pengendalian dan pencegahan banjir. White merupakan pionir di dalam memajukan gagasan perlunya memasukkan pendekatan non-struktural yang humanis di dalam merancang upaya penanggulangan banjir, dan tidak melulu bersandar pada pendekatan struktural yang selama ini diberlakukan. Pendekatan non struktural meliputi upaya-upaya menetapkan sebuah kawasan sebagai zona rawan banjir yang tak layak huni, mengembangkan sistem peringatan dini terhadap bahaya banjir, membangun kawasan atau perumahan yang dapat bertahan saat banjir menjelang, sampai kepada relokasi penduduk di kawasan banjir ke kawasan yang bebas banjir.

Contoh penerapan dua pendekatan struktural dan non-struktural yang seimbang dalam pencegahan dan pengendalian banjir bisa kita temukan pada kebijakan Gubernur DKI Joko Widodo, suatu hal yang berbeda dari para pendahulunya. Jokowi menyadari bahwa karena sekitar 40 persen dari sekitar 10 juta penduduk DKI berada di kawasan rendah, atau di bawah permukaan laut, maka Jokowi merevitalisasi berbagai waduk, termasuk waduk Pluit dan Ria Rio. Hasilnya, daya tampung bendungan Pluit semakin besar, setelah upaya relokasi berlangsung baik. Inilah salah satu hasil nyata Jokowi yang menerapkan dua pendekatan secara seimbang. Anggaran untuk berbagai proyek terkait banjir juga meningkat dua kali lipat, mencapai Rp 5,5 triliun. Peningkatan anggaran memang bukan satu-satunya tolok-ukur kemampuan Pemprov DKI merespon lingkungan seperti mengatasi banjir, namun setidaknya hal itu menunjukkan adanya sebuah rencana strategis Jokowi di dalam upaya menangani banjir.

Pendekatan struktural Jokowi sebenarnya tak jauh berbeda dengan upaya yang pernah ditempuh para pendahulunya. Namun satu hal yang harus dicermati adalah keberhasilan Jokowi dalam merubah perilaku warga di sekitar kawasan rawan banjir. Dalam masa kepemimpinanya yang relatif singkat, Jokowi telah berhasil merelokasi ribuan kepala keluarga yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai, sekitar waduk dan bantaran kali. Upaya tersebut jelas telah mengembalikan fungsi sungai dan waduk sebagaimana mestinya.

Perlu dicatat, upaya Jokowi merelokasi ribuan keluarga dari daerah rawan banjir, yang berlangsung tanpa resistensi dan konflik yang berarti, menunjukkan kemampuannya di dalam menerapkan pendekatan struktural dan non-struktural secara seimbang. Kecakapan ini sangat dibutuhkan, karena seringkali program pembanguan fisik cenderung mengabaikan sisi humanis sehingga justru menimbulkan bencana kemanusiaan, termasuk merusak ekosistem sebagai sumber daya dukung alam.

Selain itu, Jokowi juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif yang timbul melalui perilaku negatif yang menjadikan kali dan sungai sebagai tempat pembuangan sampah, sekaligus menyampaikan konsekuensi hukum yang akan diterima bila membuang sampah ke kali dan sungai. Wawasan yang luas dan terpadu, merupakan unsur penting di dalam mencegah dan mengatasi banjir. Menurut berbagai penelitian, upaya mencegah dan mengatasi banjir akan berdaya-guna maksimal dengan memadukan sejumlah variabel, yaitu fisik, teknologi, sosial dan kelembagaan.

Namun demikian, tantangan tetap membentang. Gebrakan Jokowi melalui pendekatan dua arahnya memang bukanlah obat mujarab bagi Jakarta yang sakit dan kotor sejak lama. Apalagi kita berhadapan dengan fakta bahwa Jakarta tak bisa lepas dari bahaya banjir, salah satunya karena secara topografi Jakarta berada di bawah permukaan laut. Selain itu, Jakarta dilewati banyak sungai, dibebankan oleh kepadatan penduduk yang terus meningkat, serta terpengaruh oleh faktor perubahan iklim global yang sedang terjadi. Masing-masing hal tersebut memberikan kontribusi terhadap datangnya banjir. Oleh karena itu, upaya mencegah dan mengatasi banjir di Jakarta memerlukan kebijakan terpadu di tingkat provinsi dan nasional. Dengan kata lain, untuk membuat Jakarta lebih baik, dibutuhkan pemimpin nasional yang mengerti permasalahan Jakarta. Perubahan kebijakan di tingkat nasional akan berdampak pada alokasi sumber daya, koordinasi kebijakan, dan yang lebih penting, partisipasi warga dalam meningkatkan kualitas kehidupan mereka.

* Penulis adalah Alumni Lemhannas PPRA 49 tahun 2013